Revisi PKPU Syarat Capres-Cawapres Sesuai Putusan MK Diterima Lima Lembaga

Revisi PKPU Syarat Capres-Cawapres Sesuai Putusan MK.

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sepakat mengenai revisi Peraturan KPU mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Kesepakatan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Revisi ini khususnya mengacu pada PKPU No. 19 Tahun 2023 mengenai pencalonan calon presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Putusan MK ini memberikan peluang kepada kepala daerah untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden meskipun usianya belum mencapai batas minimal 40 tahun sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, dan Pelaksana Harian Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Togap Simangungsong, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, mengonfirmasi persetujuan atas revisi ini.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, telah lebih dulu mengajukan revisi ini sebagai respons atas putusan MK. "Di rancangan perubahan PKPU No. 19 Tahun 2023, Pasal 13 ayat 1 huruf (q) menetapkan syarat usia minimal 40 tahun," papar Hasyim.

Dengan putusan MK tersebut, KPU mengubah rancangan perubahan PKPU 19 Tahun 2023 di mana Pasal 13 ayat 1 huruf (q) mengatur syarat menjadi presiden dan wakil presiden adalah minimal berusia 40 tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah.

Revisi ini mendapat berbagai respons. Sejumlah pengamat politik melihat ini sebagai respons dari pemerintah dalam mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan menerima aspirasi masyarakat. Namun, ada pula kritik yang menganggap revisi ini berpotensi mengubah dinamika pilpres mendatang.

Harapan dari revisi ini adalah lahirnya calon-calon muda dengan inovasi dan ide-ide segar yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun, tantangannya adalah bagaimana mencegah praktik politik dinasti dan memastikan bahwa pemilihan berjalan dengan integritas.

Keputusan lima lembaga tersebut menegaskan kembali pentingnya penyesuaian regulasi dalam mengakomodasi dinamika politik dan aspirasi masyarakat. Namun, seperti halnya setiap kebijakan, ada pro dan kontra yang harus dipertimbangkan. Diharapkan, dengan adanya revisi ini, pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang dapat berjalan dengan lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Revisi PKPU syarat capres-cawapres ini mencerminkan dinamika politik yang terus berubah di Indonesia. Dengan keterlibatan berbagai lembaga negara, diharapkan revisi ini dapat memberikan jalan terbaik bagi pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan datang.

Baca Juga : Ketua MK Anwar Usman Hadiri Sidang Tertutup MKMK Terkait Pelanggaran Etik.

Keputusan MK Terkait Syarat Usia Minimum Capres-Cawapres Dipandang Sebagai Dasar Kepastian Hukum

Jakarta - Di tengah dinamika perubahan Peraturan KPU (PKPU) terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang terus bergulir, muncul pernyataan dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Heddy Lugito, yang memberikan pencerahan.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, meminta Heddy Lugito menyampaikan pendapatnya mengenai revisi PKPU menyangkut syarat usia minimum capres-cawapres. Menanggapi hal ini, Heddy Lugito menilai bahwa syarat untuk menjadi capres-cawapres kini bukan hanya sebatas "berusia paling rendah 40 tahun". Namun, ada tambahan kriteria, yaitu "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu atau pilkada".

Dalam konteks ini, langkah yang diambil oleh KPU untuk merevisi PKPU No. 19 Tahun 2023 dianggapnya sebagai upaya untuk menjalankan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang memeriksa norma Pasal 160 huruf (q) UU Pemilu. Perkara ini diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta (UNSA) bernama Almas Tsaqibirruu Re A.

"Dengan keputusan MK yang sudah terlanjur dibacakan, keputusan tersebut sudah berlaku. DKPP mendukung langkah KPU untuk memperbaharui PKPU," kata Heddy. Ia berharap, langkah ini akan memberikan kepastian hukum, sehingga pasca-pilpres nanti tidak terjadi permasalahan hukum yang berlarut-larut.

Plh Dirjen Polpum Kemendagri, Togap Simangungsong, mewakili pemerintah, juga menunjukkan dukungannya terhadap usulan KPU. Pemerintah setuju dengan ketentuan yang memungkinkan kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden yang termuat dalam Pasal 13 huruf (q) PKPU No. 19 Tahun 2023. "Pemerintah menyetujui rancangan PKPU tersebut," tegas Togap.

Dengan adanya keputusan ini, publik menunggu respons dan reaksi dari berbagai pihak. Beberapa kalangan menilai ini sebagai langkah maju dalam demokrasi, sementara yang lain khawatir akan potensi politik dinasti. Pengamat politik berpendapat bahwa perubahan ini akan membawa dinamika baru dalam pemilihan presiden mendatang.

Sebagai kebijakan yang penting dan strategis, tentu saja revisi PKPU ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa revisi ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pemimpin yang potensial, sementara sebagian lainnya khawatir akan integritas dan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan.

Keputusan MK yang telah terlanjur dibacakan dan didukung oleh DKPP dan pemerintah menjadi momentum penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Revisi PKPU ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memastikan pemilihan presiden dan wakil presiden yang lebih inklusif dan demokratis.

Dengan berbagai dinamika yang terjadi, proses demokrasi di Indonesia terus berjalan dan berkembang. Semoga keputusan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara.

Komisi II DPR Restui Revisi PKPU Terkait Syarat Capres-Cawapres: Sebuah Lompatan Signifikan dalam Proses Demokrasi

Jakarta – Dalam sebuah rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Komisi II DPR memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Keputusan ini diambil bersamaan dengan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan kesepakatan yang dicapai. "Menyetujui rancangan PKPU mengenai perubahan atas PKPU No. 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Selain PKPU, dua Rancangan Perbawaslu juga mendapat persetujuan. Pertama adalah Rancangan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Kedua, adalah Rancangan Perbawaslu terkait pengawasan dana kampanye pemilihan umum.

Namun, kesepakatan ini tidak serta merta tanpa catatan. Doli menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu RI harus memperhatikan catatan serta masukan dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi II DPR, Kemendagri, dan DKPP.

Persetujuan ini dianggap sebagai langkah maju dalam penyempurnaan regulasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Melalui revisi ini, diharapkan akan tercipta pemilihan yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif.

Tak lama setelah keputusan diambil, berbagai respons mulai mengalir dari para stakeholder. Sebagian besar menyambut baik keputusan tersebut, sementara beberapa mengungkapkan kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan.

Dengan disetujuinya revisi PKPU, banyak pengamat politik yang berpendapat bahwa pemilu presiden dan wakil presiden mendatang akan menyajikan dinamika baru. Pemilihan yang lebih terbuka ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas.

Sebagai sebuah kebijakan yang berdampak luas, revisi PKPU ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Meski demikian, pihak-pihak terkait diharapkan dapat bersinergi untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis.

Dengan persetujuan Komisi II DPR terhadap revisi PKPU ini, Indonesia diharapkan dapat menjalankan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan lebih baik di masa mendatang. Keputusan ini menjadi bukti komitmen bangsa dalam upaya penyempurnaan proses demokrasi.

Keputusan dari Komisi II DPR merupakan tonggak sejarah baru dalam evolusi sistem pemilihan di Indonesia. Semoga dengan keputusan ini, proses pemilihan mendatang dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang amanah bagi rakyat Indonesia.

Komisi II DPR Bahas Penyesuaian PKPU Menyusul Putusan MK: Pintu Terbuka bagi Gibran Rakabuming Raka?

Kompleks Parlemen di Jakarta kembali ramai saat Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dalam RDP ini, agenda utamanya adalah membahas konsultasi mengenai penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXV/2023 serta konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu.

Sebelumnya, KPU sudah menetapkan PKPU No. 19 Tahun 2023 yang mengatur syarat pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Pada Pasal 13 Ayat 3 disebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun, yang dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU.

Namun, dinamika berubah ketika pada 16 Oktober 2023, MK mengeluarkan putusannya. Dalam putusan tersebut, yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, disebutkan bahwa kepala daerah diperbolehkan menjadi calon presiden atau wakil presiden meskipun belum mencapai usia 40 tahun. Keputusan ini tentunya menggoyang tatanan regulasi pencalonan sebelumnya.

Keputusan MK ini seolah membuka pintu bagi Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Jokowi, untuk maju dalam pencalonan wakil presiden. Meski berusia 36 tahun, Gibran yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo memiliki kesempatan untuk diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Ia berpasangan dengan sosok senior, Prabowo Subianto, yang maju sebagai calon presiden.

Hal ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi, mengingat Ketua MK Anwar Usman memiliki hubungan keluarga dengan Jokowi, membuatnya menjadi ipar dari Jokowi dan paman dari Gibran.

Tak lama setelah putusan MK, berbagai reaksi bermunculan. Ada yang menyambut baik, menganggap ini sebagai bentuk inklusivitas dalam demokrasi, namun ada pula yang menilai keputusan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan nepotisme dalam politik nasional.

Putusan MK ini memiliki dampak signifikan terhadap politik Indonesia. Selain potensi kandidat yang lebih muda, keputusan ini juga bisa mempengaruhi dinamika pemilihan presiden mendatang, terutama dengan adanya kemungkinan keterlibatan figur-figur muda dalam kontestasi politik.

RDP yang digelar oleh Komisi II DPR RI menjadi ajang penting untuk membahas penyesuaian regulasi pasca-putusan MK. Dengan keputusan MK ini, Indonesia akan melihat dinamika baru dalam pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang.

Kemajuan demokrasi memang tak lepas dari berbagai dinamika dan perubahan. Bagaimana pun, semoga keputusan-keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia.

(https://asallihataja.blogspot.com/)